(876unimmafm) Magelang – Swasembada beras menurut FAO badan pangan PBB adalah jika 90 % produksi nasional maka jika dikaitkan di Jawa tengah masih sangat stabil, karena cadangan beras lebih dari 70% kebutuhan Jateng tersedia. sehingga tidak perlu impor beras. Hal tersebut disampaikan pada Talkshow DPRD provinsi Jawa tengah kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah di Radio Unimma FM , Sabtu (10/2).
Menurut Endrianningsih Yunita Sp Adri komisi E DPRD provinsi Jawa” Tidak perlu kegelisahan di masyarakat meskipun ada bencana banjir dan lahan pertanian yang rusak di beberapa daerah. Namun itu tetap mencukupi , bahkan untuk Surplus Panen raya beras Jateng 2,8 juta ton masih aman bahkan jumlah produksi meningkat di tahun 2021 sebesar 0,07 % .
Dijelaskan , mengapa beras yang diswasembadakan menurut Arifin Anggota DPR Provinsi Jateng ” karena 8% atau sekitar 21 juta keluarga Indonesia terserap tenaga kerja.pada proses pengadaan padi ini, Alasan selanjutnya adalah Penduduk miskin 3% menjadikan beras sebagsi konsumsi utama.”
Kondisi ketahanan pangan di Jateng sampai Maret 2021 masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Cadangan beras mencapai 876.812 ton.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Jateng mempunyai 3 kab Kantong ketersediaan beras yaitu berada di Grobogan 772 ribu ton, Sragen 760 ribu ton serta Cilacap
Terkait beredarnya isu impor beras Impor, di Jateng dikatakan bahwa impor beras belum perlu, menurut Dts. H. Sunarno anggota DPR Provinsi Jateng komisi A , cadangan beras kita sangat mencukupi dan tersedia , bahkan akan panen raya. Justru jika impor akan mnurunkan harga padi. Yang selama ini menjadi tumpuan petani.
Dampak dari isu itu , harga gabah kering giling menjadi turun dibawah 4000 per kg dan ini memprihatinkan.
Pemerintah daerah harus memperkuat untuk menopang pembelian gabah dari petani, karena menurut info pembelian PN pertani masih kurang dan jauh dari target kurang dari 10% dan itu sangat kurang. Disarankan PT pertani harus segera membeli gabah dari petani dipatok 4.300 kurang dari 10% dan itu sangat kurang.
DPRD provinsi Jateng mendorong kepada PN pertani perlu segera membeli gabah dari petani, tegas Sunarno.
Sedang menanggapi tentang impor beras Arifin dari komisi C , Menurut kami Jateng tidak perlu impor, belum saatnya karena harga akan turun dan kerugian akan ada pada petani kita.
Dampak luas tambah Sunarno, Seandainya, impor maka apa yang terjadi harga padi turun karena
Devisa akan berkurang,
Historis nya kita 1984 kita ekspor beras, secara jangka panjang ada ketergantungan dengan luar padahal kita mampu Produksi sendiri.
Endrianningsih, menyatakan bahwa tidak ada wacana impor sesuai yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Terkait dengan hal itu,
Dprd jateng Sedang menyusun Raperda untuk peningkatan ternak, perkebunan hortikultura dan pangan lainnya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan 33 balai pertanian Pemerintah propinsi lebih maksimal.
Agar swasembada beras tercapai
Sehingga kebijakan yang diambil
ASN pertanian utk turun ke lapangan melakukan pendampingan ke petani agar kebijakan tidak teoritis teknokratis semata.
Hal tersebut, terkait dgn target sdg”s desa tanpa kelaparan di Indonesia yang semunya bermuara di desa.
Namun permasalahan di petani timbul karena kesejahteraannya belum tercapai, ditambah adanya keresahan isu akan adanya impor beras disaat panen raya.
Penentuan harga beli dari pemerintah diharga 4300 per kg pembelian gabah kering giling ke petani langsung, sebaiknya dinaikkan diatas harga patokan tersebut. Karena dengan kenaikan harga tersebut maka akan mengembalikan semangat warganya ke desanya agar bangga dan menguntungkan menjadi petani.
Arifin menambahkan, Kami mewakili warga harga tersebut ditinjau lagi utk dinaikkan sedikit menjadi 4500 misalnya.
Sektor pertanian dan peternakan harus diselesaikan karena belum mengalami kemajuan yang signifikan, di antaranya masih adanya petani yang kesulitan mendapatkan pupuk terlebih lagi dicabutnya subsidi pupuk dari pemerintah dimasa pandemi ini semakin memperparah situasi.
Legeslator dari komisi A Sunarno menyatakan, Kami sangat konsen Karena hampir 70% warga Jateng adalah petani. Maka kami akan mendorong pemerintah untuk memasukkan anggaran pertanian ke RPJMD karena sebelumnya belum masuk. Saat ini snggaran pertanian hanya sekitar 300 m dan ini sangat kecil sehingga perlu ada peningkatan agar mempunyai daya ungkit bagi petani sehingga lebih sejahtera.
Optimis Indonesia akan mampu ekspor beras, imbuh Sunarno. Maka mari kita tingkatkan produksinya, dengan bibit unggul, dan berbagai inovasi Karena kita sudah menciptakan lahan baru di Kalimantan dan di daerah Jawa lainnya, pesannya.