(87,6 UnimmaFm) Magelang – Vaksinasi Covid’19 merupakan satu solusi mengatasi pandemi, selain tetap menjaga protokol kesehatan, Hal itu disampaikan Sukardiono dari Partai Gerindra saat Talkshow di Radio Unimma FM kerjasama Kominfo Jateng dengan DPRD Jateng dengan tema Sukseskan Vaksinasi , Jum at (19/2).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13 huruf a ayat 4.Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif.
Drs Muh Budiono B.Sc legaslator dari Tegalrejo ini menyatakan ” nantinya setelah banyak orang divaksin, akan ada fenomena dimana orang yang belum divaksin Covid’19 akan dikucilkan ” , ditambahkan ” Bisa jadi Orang akan ngajak ngopi- ngopi , ditanya dulu kamu sudah divaksin belum, kalau belum ya ga jadi diajak “.
Karena kekhawatiran kesehatan diri yang terancam jika bertemu , berkegiatan dengan orang yang belum tentu sehat karena dia belum di vaksin Covid’19.
Sedang Godres panggilan akrab Sukardiono anggota komisi C mengatakan ” jangankan tidak mau di vaksin, sekarang ini Masyarakat sudah mengantri untuk mendapatkan vaksin Covid’19 tersebut, kalo ada malah mau beli.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang selama ini dilakukan dengan berbagai strategi ” misalnya dengan R1 Presiden Jokowi , Gubernur, Bupati dan Walikota hingga ke unsur pemerintah daerah yang menjadi orang pertama sasaran vaksinasi Covid’19, mampu memberikan contoh dan menggugah kesadaran masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan penting untuk kesehatan mereka” ditambahkan Sarno SE dari komisi C.
Talkshow di radio Unimma tersebut semakin seru dan mengundang gelak tawa para Anggota Dewan yang menjadi narsum siang itu, Ketika Aira penyiar radio Unimma dengan nada bercanda menanyakan kepada komisi B ” kalau nanti setelah divaksin mendapatkan semacam kartu vaksin, bisa tidak ya..kartu tersebut dijadikan semacam jaminan untuk melancarkan kredit?”,
Menjawab kelakar tersebut,
Komisi B, menegaskan kalau untuk melancarkan pengajuan kredit sepertinya tidak, namun untuk pemberlakuan penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.
Merujuk pada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, barang siapa sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana satu tahun dan denda setinggi-tinggi Rp1 juta.
Kendati demikian, anggota komisi B , Ir. Cahyo Sumarso meminta kepada para konstituennya dan masyarakat jangan menunda jika sudah diberikan jadwal vaksin karena pentingnya manfaat dari vaksin Covid-19 tersebut.
Sehari sebelumnya , Kamis (18/2) Talkshow juga sudah berlangsung bersama DPR Provinsi Jawa Tengah dengan 4 narsum yaitu Eko Susilo dari komisi C Drs Sunarno komisi A, Arifin dari komisi C dan Endrianningsih dari komisi E dengan tema Peran DPRD Dalam Penanganan Covid di Jawa Tengah.
Sebagai upaya penanganan Covid-19, DPRD provinsi Jateng terus mengikuti program dari pemerintah pusat, strategi sosialisasi
Penanganan Covid’19 sedang dan akan terus berlangsung.PSBB beberapa kali perpanjangan , PPKM dan berkembang PPKM berskala Mikro dan program Jateng dirumah saja selama 2 hari.
Drs H Sunarno dari Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyatakan ” perubahan kebijakan tersebut bukan berarti percobaan mencoba – coba tidak atas dasar hasil evaluasi dan perkembangan saat ini yang sangaat dinamis, guna penanganan efektivitas untuk pencegahan Covid’19 itu sendiri” .
Komisi A memiliki komitmen untuk penanganan Covid-19. Pihaknya telah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai program program penanganan Covid-19 di Jateng, mengingat pemprov sendiri pada 2020 telah menganggarkan sebanyak Rp 2,2 triliun dalam program penanganan Covid-19 tersebut.
Indrianingsih dari komisi D, DPRD Provinsi Jateng berharap kebijakan PPKM skala mikro tersebut bisa dilaksanakan dengan ketegasan aparat ke kampung-kampung.
Dengan dibentuknya satgas hingga ke tingkat mikro, sehingga masyarakat merasa selalu diingatkan , dimanagemen sedemikian rupa agar tidak berkerumun, melaksanakan prokes untuk menekan penyebaran COVID-19.
Diakui oleh Anggota Komisi D, H. Arifin Mustofa S,PD untuk menggugah kesadaran masyarakat cukup sulit. Agar menjadi kebiasaan adalah dalam tanda petik Masyarakat harus ada paksaan dulu , maka perlu diadakan operasi yustisi gabungan dengan satpol PP, TNI dan lainnya, untuk menanamkan kebiasaan yang baik memakai masker, ya sedikit sumpek lebih baik daripada sakit.
Senada dengan Arif , Eko Susilo Anggota Komisi D , mengakui perlu adanya koordinasi
yang pas yang bagaimana sehingga keduanya berjalan.
Hari ini Sabtu (20/2), adalah putaran terakhir Talkshow Unimma kerjasama Kominfo Jateng dengan DPRD provinsi Jateng Sabtu (20/2) , hari ini akan berlangsung dengan tema ” Dampak #jatengdirumahsaja ” dengan narsum Eko Susilo dari komisi C , Drs Sunarno komisi A, Arifin dari komisi C dan Endrianningsih dari komisi E.
.