Industri film Indonesia kembali dilanda duka setelah meninggalnya Rifqi Novara, seorang lulusan Institut Kesenian Jakarta tahun 2019, yang diduga tewas akibat kecelakaan kerja. Insiden tragis ini memicu diskusi hangat mengenai kondisi kerja di dunia perfilman tanah air, khususnya soal durasi kerja yang panjang dan kesehatan para pekerja. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena ini, dan Ketua SINDIKASI, Ikhsan Raharjo, menyoroti bagaimana jam kerja yang berlebihan dapat berkontribusi pada masalah keselamatan kerja, yang kerap mengabaikan hak-hak dasar pekerja.
Namun, apa sebenarnya regulasi yang mengatur pekerjaan di industri film Indonesia, dan mengapa banyak dari peraturan tersebut yang tidak dijalankan? Mari kita telusuri lebih dalam mengenai peraturan yang ada dan tantangan dalam penerapannya.
Regulasi Kerja untuk Pekerja Film di Indonesia
Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk mengetahui bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja di industri kreatif, seperti film. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengatur durasi jam kerja maksimal, yaitu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Jika pekerja bekerja lebih dari itu, maka waktu tambahan tersebut dianggap lembur dan harus dibayar sesuai ketentuan.
Namun, di dunia perfilman, terutama dalam proyek syuting, jam kerja yang jauh lebih panjang sering kali terjadi. Menurut survei Indonesia Cinematographers Society pada 2023, rata-rata pekerja film menghabiskan waktu kerja 16 hingga 20 jam per hari. Ini jelas jauh melampaui ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan menunjukkan ketidakberpihakan dalam melindungi hak-hak pekerja.
Aktris Nadine Alexandra turut mengkritik standar kerja di industri film Indonesia yang tidak konsisten dan sering mengabaikan kesehatan pekerja. Sutradara Brian L. Tan juga menegaskan bahwa meski proyek film harus selesai tepat waktu, waktu kerja maksimal seharusnya hanya 12 jam per hari, dengan efisiensi dan disiplin menjadi kunci utama.
Kewajiban Pemberian Jaminan Sosial dan Kesehatan
Selain masalah durasi jam kerja, hak-hak sosial dan jaminan kesehatan juga menjadi perhatian besar di industri ini. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, pekerja film berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan jaminan sosial. Ini mencakup asuransi kesehatan, perlindungan keselamatan kerja, dan jaminan sosial yang harus diberikan oleh pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja film yang tidak mendapatkan jaminan ini karena kontrak kerja sering kali hanya bersifat informal atau berdasarkan kepercayaan.
Bahkan, Reza Rahadian, salah satu aktor terkenal Indonesia, pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa meskipun ada kewajiban untuk memberikan asuransi kesehatan, sering kali pelaku usaha perfilman hanya memberikan uang pengganti yang tidak cukup untuk menutupi biaya kesehatan yang sebenarnya dibutuhkan pekerja. Ini adalah masalah besar, mengingat risiko pekerjaan di industri film yang tinggi dan tidak dapat diprediksi.
PKWT dan Kontrak Profesi: Ketidakpastian Status Pekerja
Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pekerja film adalah status kontrak yang tidak jelas. Banyak pekerja film yang dikontrak dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang durasinya seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Kemala Atmojo, wartawan senior Tempo, menilai bahwa pekerja film seharusnya dikontrak dengan kontrak profesi, di mana hak dan kewajiban lebih jelas diatur, mirip dengan kontrak antara perusahaan dengan arsitek atau pengacara.
Namun, kenyataannya adalah banyak pekerja film yang terikat dengan kontrak PKWT yang bahkan bisa berlangsung hingga empat tahun untuk satu film. Hal ini sangat tidak wajar, mengingat durasi sebuah proyek film biasanya tidak lebih dari satu tahun. Situasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pekerja dan membuat mereka sulit untuk mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran hak-hak mereka.
Pemerintah dan Penegakan Regulasi yang Lemah
Meski ada banyak peraturan yang mengatur industri film, masih banyak yang merasa pemerintah Indonesia kurang tegas dalam menegakkan hak pekerja di sektor ini. Dalam Kertas Posisi Sepakat 14, yang diterbitkan oleh SINDIKASI dan Indonesia, terdapat seruan untuk membatasi waktu kerja maksimal pekerja film menjadi 14 jam per hari, serta memastikan hak-hak pekerja terjamin melalui jaminan sosial dan asuransi kesehatan.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun kualitas film Indonesia semakin meningkat, kualitas lingkungan kerja bagi para pekerja film belum sepenuhnya membaik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena film yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh para pekerja yang sehat dan bekerja dalam lingkungan yang adil dan aman.
Solusi dan Harapan ke Depan
Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, regulasi mengenai jam kerja dan kesejahteraan pekerja film harus ditegakkan dengan lebih ketat oleh pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan harus lebih intensif, dan para pelaku usaha film harus didorong untuk mematuhi aturan yang ada, terutama terkait dengan jam kerja dan jaminan sosial.
Selain itu, kontrak profesi harus lebih diperkenalkan di kalangan pekerja film, yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan juga menjaga hubungan yang lebih adil antara pekerja dan pemberi kerja.
Akhirnya, sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Badan Perfilman Indonesia (BPI) sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak pekerja film dan menciptakan ekosistem perfilman yang lebih sehat dan profesional.
Dengan perubahan yang tepat, industri film Indonesia akan terus berkembang tidak hanya dari segi kualitas karya, tetapi juga kualitas kehidupan para insan perfilman yang turut menyukseskan industri ini.